Salah satu masalah utama historiografi perang dekolonisasi dan revolusi Indonesia kini adalah minimnya keterhubungan antara tradisi penelitian di kedua bidang, dan khususnya kurang adanya dialog antara sejarawan Indonesia dan Belanda. Dalam sub-proyek ‘Studi Regional’ hubungan itu justru diusahakan tercipta. Sejarawan Indonesia dan Belanda akan mempelajari arsip, mengumpulkan dan meneliti publikasi-publikasi dan kesaksian-kesaksian di kedua negara, serta di tempat lain bila relevan, dengan saling berunding secara intensif untuk dapat memberikan penerangan baru mengenai masalah ini. Dengan mengkaji dan saling membandingkan sumber-sumber ini maka akan diperoleh materi empiris baru. Lebih jauh lagi, penelitian ini pun akan memperjelas dinamika yang menghubungkan beragam wilayah di Indonesia; menerangkan bagaimana satu pihak memperoleh pengetahuan dari yang lainnya; menjelaskan perspektif yang beragam terhadap suatu peristiwa serta penafsirannya kedalam tradisi historiografi yang beragam pula termasuk kedalam proses kanonisasi yang sampai saat ini masih berlangsung.

Pertanyaan utama dalam proyek ini menyangkut hubungan antara (in)stabilitas otoritas lokal, bentuk serta tingkat kekerasan selama periode 1945-1950. Titik tolaknya adalah bahwa otoritas berubah-ubah dalam kurun waktu tertentu di pelbagai wilayah di seluruh Nusantara. Sebagian besar wilayah Nusantara, setidaknya sampai dua aksi agresi militer Belanda, berada di bawah kekuasaan Republik. Memang benar bahwa Belanda terus menerus memperluas kekuasaan nominalnya, tetapi mengingat cakupan pasukan dan otoritas administratifnya yang terbatas, sering kali ada otoritas bayangan yang dikendalikan oleh Republik Indonesia dan/atau oleh kelompok anti-kolonial yang terkadang bisa bekerjasama atau justru saling memerangi. Oleh karena itu, pelaksanaan otoritas militer dan sipil sering kali dipersengketakan dan tidak kokoh, meskipun ini juga bergantung kepada daerah dan periodenya. Dengan demikian patut dipertanyakan bagaimana hal tersebut memengaruhi sifat dan tingkat kekerasaan dari kedua belah pihak? Apakah ini juga memengaruhi kebijakan terkait dari pihak-pihak yang bertikai tersebut? Apakah pada saat itu di tingkat regional sungguh-sungguh ada usaha untuk membatasi kekerasan massal; apakah kekerasan tersebut dimaklumi sebagai sesuatu yang tak terelakkan, atau bahkan didorong sebagai strategi yang efektif? Apakah otoritas lokal – Belanda, Republik atau lainnya – mampu untuk membuat pilihan seperti itu?

Pertanyaan umum subproyek penelitian ini adalah: Apakah hubungan antara (in)stabilitas dan kekuatan otoritas lokal dengan bentuk dan tingkat kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia? Pertanyaan ini kemudian diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan tambahan yang akan dikembangkan lebih lanjut selama proses penelitian. Faktor penting dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan tambahan tersebut adalah menggarisbawahi tingkat dan cara otoritas lokal didirikan, diakui, atau bahkan dipertentangkan. Pertama-tama harus ditentukan dahulu bagaimana dan sejauh mana otoritas (Belanda atau Indonesia) itu sendiri secara efektif bisa berkuasa di bawah kondisi yang berbeda-beda. Selanjutnya, apakah ada hubungan yang jelas antara berbagai jenis (pembagian) otoritas dan besarnya tindak kekerasan di kedua pihak. Akhirnya, apakah penggunaan kekerasan luar biasa terhadap lawan-lawan dan warga sipil yang bersenjata harus dikaitkan dengan strategi penguasaan wilayah.

Proyek ini akan dilaksanakan oleh: Roel Frakking, Martijn Eickhoff, Hans Meijer, Ireen Hoogenboom, Anne-Lot Hoek dan Anne van der Veer.
Peneliti magang: Emma Keizer dan Fynn Franke