Studi Regional

Salah satu masalah genting dalam historiografi Indonesia-Belanda, terutama yang berkenaan dengan kekerasan pada periode 1945-1949, adalah kurangnya keterhubungan. Hal ini diakibatkan oleh keterbatasan dialog antara sejarawan Indonesia dan Belanda serta kurangnya pengetahuan ihwal ragam dimensi regional dalam pelbagai konflik di periode tersebut. Bertalian dengan hal tersebut, subprogram Studi Regional dikerjakan dalam sebuah bingkai kerja sama penelitian dan menyasar diperolehnya sudut pandang baru. Para sejarawan Indonesia dan Belanda mengadu gagasan dengan saling bertukar sumber-sumber sejarah dan literatur terkait lainnya sehingga dapat diperbandingkan perspektif serta konsep dari dua kedua belah pihak. Kegiatan ini diharapkan dapat menyumbangkan sebuah materi empiris baru yang bertalian dengan dinamika internal konflik pada periode tersebut. Selain itu, kegiatan tersebut akan dapat memberi kejelasan atas perbedaan sudut pandang terhadap suatu peristiwa sejarah, juga tafsir masing-masing sudut pandang tersebut, ke dalam tradisi historiografi yang berbeda, berikut proses-proses kanonisasi sejarah masing-masing bangsa.

Pertanyaan kunci pada program penelitian ini menyangkut kaitan antara stabilitas dan instabilitas otoritas lokal, dan bentuk, serta skala penggunaan kekerasan selama periode 1945-1950. Titik awal penelitiannya adalah kenyataan bahwa pada periode tersebut, di wilayah-wilayah tertentu di Nusantara, otoritas yang berlaku bersifat cair. Setidaknya sampai peristiwa dua agresi militer Belanda, sebagian besar wilayah Indonesia berada di bawah kekuasaan Republik. Jangkauan kekuatan militer dan otoritas administratif Belanda sejatinya sangat terbatas walaupun Belanda terus meningkatkan pengaruhnya secara perlahan melalui pendekatan militer. Di samping itu, terdapat pemerintahan bayangan yang dijalankan baik oleh pemerintahan resmi Republik ataupun oleh kelompok-kelompok pejuang yang kerap saling berselisih. Sebagai akibatnya, di banyak saat, di pelbagai tempat, dan lewat berbagai cara, otoritas sipil dan militer Indonesia sering bertabrakan dan dibuat rapuh. Masalah besar yang timbul sebagai dampak dari situasi ini bertalian dengan sifat dan tingkat penggunaan kekerasan yang ditempuh oleh baik Indonesia ataupun Belanda, serta kebijakan yang dibuat oleh keduanya. Adakah upaya sungguh-sungguh yang dilakukan untuk meminimalisir segala macam kekerasan itu? Ataukah kekerasan tersebut dianggap semata sebagai sesuatu yang tak terhindarkan dalam situasi perang, ataukah kekerasan tersebut justru sengaja didorong sebagai bagian dari strategi perang yang efektif? Apakah otoritas lokal—pemerintah Republik, atau Belanda, atau yang lainnya—berwenang penuh dalam menentukan penggunaan kekerasan tersebut?

Secara garis besar, adakah keterkaitan antara stabilitas/instabilitas dan kekuatan otoritas lokal dengan bentuk serta skala kekerasan yang dilakukan dalam kurun waktu 1945-1950 di beberapa wilayah di Indonesia (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatra Tengah dan Bali)? Faktor krusial untuk menjawab pertanyaan ini adalah ihwal sejauh mana dan bagaimana otoritas dibentuk, diterima, dan bahkan dipertentangkan. Langkah awal penelitian adalah menentukan bagaimana dan sejauh mana otoritas Belanda dan Indonesia diwujudkan dan kemudian dilegitimasi. Langkah tersebut kemudian disusul dengan melihat keterhubungan antara beragam jenis dan distribusi otoritas, serta skala kekerasan yang dilancarkan. Penelitian ini diharapkan akan dapat menunjukkan apakah penggunaan kekerasan, termasuk kekerasan berlebihan, terhadap musuh bersenjata dan kelompok masyarakat sipil sesungguhnya dapat dikaitkan secara langsung dengan strategi kontrol teritorial yang sengaja digunakan.

Dalam kaitannya dengan penelitian di atas, tema-tema tertentu akan dilekat pada masing-masing wilayah yang dikaji, yakni: puncak penggunaan kekerasan 1949 di Jawa Timur; sejarah, dampak, dan makna penggeseran garis demarkasi di Jawa Tengah; kelompok-kelompok masyarakat yang terjebak dalam perseteruan pasukan Indonesia dan Belanda di Sumatra Tengah; migrasi perlawanan di Jawa Barat dan Sulawesi; hubungan antara politik negara federal (Negara Indonesia Timur) dan aksi militer Belanda, berikut reaksi setempat terhadap aksi militer tersebut di Bali.

Proyek ini akan dilaksanakan oleh: Roel Frakking, Martijn Eickhoff, Hans Meijer, Ireen Hoogenboom, Anne-Lot Hoek dan Anne van der Veer.